Wujudkan Kedaulatan Rakyat atas Pangan dan Energi

Kondisi lingkungan hidup di Indonesia saat ini semakin kronis. Semakin banyak kejadian bencana ekologis yang juga disebabkan salah arah kebijakan pengelolaan sumberdaya alam yang dijalankan oleh pemerintah. Kondisi tersebut, salah satunya disebabkan oleh belum adanya kedaulatan rakyat atas pangan dan energi. ”Lahan-lahan pertanian semakin menyempit akibat meningkatnya kebutuhan energi yang berasal dari tanaman pangan telah membuat rakyat Indonesia, yang 44% diantaranya merupakan petani, semakin jauh dari kesejahteraannya,” ujar Berry Nahdian Forqan, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Ditambahkannya, krisis pangan di Indonesia terjadi bersamaan dengan krisis energi, padahal Indonesia merupakan penghasil minyak bumi, gas alam dan batu bara, yang tidak pernah dialokasikan cukup bagi pemenuhan kebutuhan dalam negeri.
Terlibatnya Indonesia sebagai anggota World Trade Organisation (WTO), serta besarnya utang luar negeri yang dikucurkan oleh Bank Dunia dan Lembaga Keuangan Internasional lainnya, menjadikan Indonesia berada dalam kerangkeng, sehingga Indonesia dipaksa mengikuti anjuran lembaga-lembaga tersebut yang justru menggiring bangsa ini ke dalam jurang kehancuran. Hingga saat ini, Indonesia dipaksa untuk menurunkan pajak impor produk pangan, penggunaan benih impor, memperluas perkebunan besar untuk bahan baku agrofuel, serta perundang-undangan sektoral yang berpihak kepada kaum modal dan tidak memihak rakyat, yang justru semakin meningkatkan angka kemiskinan rakyat Indonesia. ”Monopoli kekuatan asing sangat jelas terlihat dalam konsentrasi kekuatan-kekuatan atas kekayaan alam Indonesia, ” ungkap Pius Ginting, Pengkampanye Isu Tambang dan Energi WALHI. Lebih lanjut dijelaskan, sebanyak 329 blok migas, lahan tambang seluas 95 juta hektar atau setengah luas daratan Indonesia, dan sebanyak 90% minyak Indonesia telah dikelola oleh perusahaan asing, yang menyingkirkan rakyat dari sumber-sumber kehidupannya.
WALHI melihat bahwa paradigma pengelolaan pangan dan energi di Indonesia belum bisa menjawab kondisi riil di tingkat rakyat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih berorientasi ekspor dan mementingkan masuknnya modal asing dalam sektor energi, dengan membuat kebijakan yang liberal telah menggiring rakyat pada posisi yang sulit. Di Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini, WALHI mendesak kepada pemerintah dan legislatif untuk segera mewujudkan Undang-Undang Pengelolaan Sumberdaya Alam yang berpihak pada kepentingan rakyat dan kepentingan ekologi, serta Pemerintah perlu segera menghentikan perijinan perkebunan dan pertanian skala luas, melakukan nasionalisasi perusahaan tambang mineral dan migas yang ditempatkan dibawah kontrol rakyat, melakukan perubahan kelembagaan untuk pengurusan pengelolaan pangan dan sumberdaya alam, serta memperjelas paradigma pembangunan untuk rakyat dengan memenuhi kebutuhan energi, air, pangan, dan bahan mentah bagi rakyat dari wilayah Indonesia sendiri. [***]